Undang  -  undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  telah mengamanatkan  bahwa negara berkewajiban  mewujudkan  ketersediaan, keterjangkauan, dan  pemenuhan   konsumsi pangan   yang  cukup,  aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga  perseorangan secara merata  di  seluruh wilayah  sepanjang  waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan buday a lokal. Oleh karena itu, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian Ketahanan Pangan dilakukan dengan berlandaskan pada Kemandirian Pangan  dan Kedaulatan Pangan. Kemandirian pangan diartikan  bahwa pangan yang beraneka ragam harus dapat dipenuhi dari kemampuan dalam negeri dengan memanfaatkan potensi  sumber  daya  alam, manusia,  sosial,  ekonomi,  dan kearifan  lokal secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menekankan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Implementasi   kebijakan   dan   program   pembangunan   ketahanan pangan dilaksanakan  dengan memperhatikan  sub-sistem  ketahanan  pangan, yang  mencakup: (1) Sub-sistem ketersediaan pangan; (2) Sub-sistem keterjangkauan pangan; serta (3) Sub-sistem konsumsi pangan dan gizi. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan ketahanan  pangan  diarahkan untuk  mengusahakan  pencapaian ketahanan  pangan  bagi negara hingga tingkat perseorangan dengan berlandaskan pada kemandirian dan kedaulatan pangan.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui gerakan kemandirian pangan masyarakat, dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Permasalahan dalam negeri yang cukup berat, antara lain: konversi lahan pertanian yang terus berkelanjutan karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman terutama di daerah sentra bisnis dan perekonomian, perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan, perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi  produksi  pangan,  agribisnis  pangan  yang belum  optimal  sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

Situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan daerah, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan daerah.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ketahanan pangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Dan Dewan  Ketahanan  Pangan Kota Pekanbaru berperan secara aktif untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.